ACEH TENGGARA – Ketua Lembaga Anti Narkotika (LAN) Aceh Tenggara Habibullah, menyuarakan keprihatinan mendalam atas stagnannya proses hukum terkait dugaan pemalsuan dokumen isbat nikah di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara. Kasus yang telah dilaporkan sejak awal 2023 ini dinilai tidak kunjung menemui kepastian hukum, menimbulkan kekecewaan publik dan pelapor.
Dalam keterangan persnya, Rabu (11/11/2026), Ketua LAN Aceh Tenggara menyoroti sejumlah kejanggalan dan lambatnya kinerja penyidik dalam menangani perkara yang melibatkan dugaan pemalsuan dokumen negara ini.
1. Bukti Lengkap Namun Stagnan:
“Kami mencatat, sejak laporan masuk pada Januari 2023, pelapor telah sangat kooperatif. Alat bukti dan saksi-saksi telah dihadirkan di ruang penyidik Polres Kutacane, memenuhi persyaratan formil maupun materil. Namun, hampir empat tahun berjalan, perkara ini seolah jalan di tempat,” ujar Ketua LAN.
2. Gelar Perkara Tidak Berujung Kepastian:
Meskipun mekanisme gelar oerkara telah dilaksanakan dan pasal-pasal pelanggaran telah dipetakan oleh penyidik, status perkara dinilai tidak mengalami kemajuan signifikan. Laporan yang seharusnya naik tahap justru macet di tingkat penyelidikan, membingungkan pelapor dan masyarakat.
3. Dugaan Manipulasi Dokumen Negara yang Sistematis:
LAN Aceh Tenggara menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar sengketa perdata, melainkan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang merembet ke instansi vital. Dugaan manipulasi data tidak hanya pada Isbat Nikah, tetapi juga merembet ke dokumen kependudukan di Dukcapil, administrasi KUA, hingga dugaan pemalsuan ijazah.
4. Anomali pada Instansi Terkait:
Poin krusial yang disoroti adalah sikap pasif dari lembaga-lembaga yang produknya diduga dimanipulasi. “Sangat aneh, instansi yang dokumen dan stempelnya diduga disalahgunakan oleh terlapor justru tidak menempuh jalur hukum. Seakan-akan tidak ada keberatan atas pemanfaatan produk instansi tersebut oleh pihak terlapor. Ini menimbulkan pertanyaan besar,” tegasnya.
5. Desakan Kepastian Hukum:
Menanggapi hal tersebut, LAN Aceh Tenggara mendesak jajaran Polres Aceh Tenggara untuk:
* Segera memberikan kepastian hukum dengan menaikkan status perkara ke penyidikan jika bukti telah cukup.
* Bekerja secara transparan, profesional, dan akuntabel.
* Menghilangkan segala bentuk perlakuan istimewa (*privilege*) kepada pihak mana pun dalam proses hukum.
“Kami akan terus mengawal kasus ini. Hukum harus tegak dan tidak boleh tumpul oleh kepentingan tertentu. Pelapor berhak mendapatkan keadilan,” pungkas Ketua LAN Aceh Tenggara. (Habiib)