INDRAMAYU – Janji “Beberes Dermayu” ternyata belum sepenuhnya terealisasi di internal birokrasi Kabupaten Indramayu. Fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, di mana puluhan kursi strategis dibiarkan kosong atau hanya diisi oleh pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang memiliki kewenangan terbatas.
Ironisnya, di saat jabatan definitif banyak yang lowong, panggung pemerintahan justru dinilai didominasi oleh Staf Khusus (Stafsus) Bupati. Kondisi ini memicu pertanyaan publik: siapa sebenarnya yang memegang kendali roda pemerintahan Indramayu saat ini? Apakah Pj. Sekda, para Kepala Dinas, atau Stafsus?
Dampak Negatif Kepemimpinan Plt
Kondisi ini menjadi alarm bahaya bagi tata kelola pemerintahan yang sehat. Pejabat berstatus Plt secara regulasi memiliki keterbatasan wewenang; mereka tidak dapat mengambil keputusan strategis jangka panjang, melakukan mutasi pegawai secara permanen, atau mengoptimalkan penyerapan anggaran secara maksimal. Akibatnya, pelayanan publik terancam berjalan di tempat dan inovasi daerah terhambat.
Untuk menjawab tanda tanya besar publik tersebut, Infotipikor.com membuka data eksklusif mengenai 36 pejabat Eselon II yang saat ini menempati posisi kunci di Pemkab Indramayu per September 2026.
Daftar Pejabat Eselon II Pemkab Indramayu
Berdasarkan data yang dihimpun, berikut adalah daftar pejabat yang saat ini menjabat:
1. Pj. Sekda: Drs. Aan Hendrajana M., M.Si
2. Plt. Sekretaris DPRD: Dulyono, S.Sos, M.Si
3. Staf Ahli Ekonomi: Teguh Budiarso, S.Sos, M.Si
4. Staf Ahli Pemerintahan: H. Yus Rusmadi, S.E., M.Ak.
5. Staf Ahli Kemasyarakatan: dr. H. Deden Bonni Koswara, MM
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra: Dra. Ch Iin Indrayati, M.Si
7. Asisten Perekonomian: Asep Abdul Mukti, ST., M.Si.
8. Asisten Administrasi Umum: Drs. Aan Hendrajana M., M.Si
9. Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga: Dr. Ahmad Syadali, M.Ed
10. Plt. Kadis Sosial: Waskam, ST, M.Si
11. Kadis P2KBP3A: H. Iman Sulaeman, ST, M.Pd
12. Plt. Direktur RSUD Indramayu: dr. Agung Suhartono
13. Direktur RSUD Mursid Ibnu Syafiudin: dr. Widiyana
14. Kadis Perpustakaan dan Arsip: Dr. A. Sudalim Gymnasthiar, S.Pd, M.Pd
15. Plt. Kadis Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian: Erpin Marpinda
16. Kadis Perumahan dan Permukiman: Erpin Marpinda (Rangkap Jabatan)
17. Kadis PMPTSP: Raden Mas Wahyu Adhiwijaya, S.STP., M.Si
18. Plt. Kadis Dukcapil: Dedi Agus Permadi, ST
19. Kadis Perikanan dan Kelautan: Edi Umaedi, S.P.
20. Kepala BKPSDM: Muhammad Zaenal Muttaqin, ST., MM
21. Kadis Kesehatan: dr. H. Wawan Ridwan, MM
22. Kadis Lingkungan Hidup: Dedi Agus Permadi, ST (Rangkap Jabatan)
23. Plt. Kadis PMD: Kadmidi, S.H., S.S., M.Si
24. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan: Dr. H. Caridin, S.Pd., M.Si
25. Inspektur: H. Ari Risdianto, A.P., M.Si.
26. Plt. Kepala Bappeda Litbang: Andi Setiawan, ST., MT
27. Kadis Kominfo: H. Suwenda, S.Sos, M.Si
28. Plt. Kasatpol PP dan Damkar: Opik Hidayat, S.Sos
29. Plt. Kadis PUPR: Arya Tenggara, S.IP, M.Si.
30. Plt. Kepala BKAD: Maulana Malik, SE
31. Kadis Perhubungan: Ali Fikri, SH., MH
32. Kadis Tenaga Kerja: Endang Ismiati, S.STP, M.Si
33. Kalak BPBD: Drs. Dadang Oce Iskandar
34. Kepala Kesbangpol: Winaryo, S.STP
35. Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian: Drs. H. Sugeng Heryanto, M.Si
36. Kepala Bapenda: H. Amrullah, S.Sos., M.Si
Dari daftar tersebut, tercatat 9 jabatan masih berstatus Plt dan 2 pejabat merangkap jabatan (Erpin Marpinda dan Dedi Agus Permadi).
Desak Lelang Jabatan Terbuka
Menanggapi lambannya pengisian jabatan definitif, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Nusantara Demokrasi dan Pengawasan Desa (AMN DPD), HD Sumantri, mendesak Pemkab Indramayu untuk segera menggelar lelang jabatan terbuka (open bidding).
“Jangan biarkan Plt berkepanjangan. Ini merugikan masyarakat karena ketidakpastian kebijakan. Segera definitifkan agar pembangunan tidak stagnan dan akuntabilitas pejabat jelas,” tegas HD Sumantri saat ditemui di kantornya di Jalan Raya Segeran Kidul, Juntinyuat, Kamis (18/9/2026).
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indramayu belum memberikan keterangan resmi terkait kapan proses open bidding akan dilaksanakan untuk mengisi kekosongan sembilan kursi strategis tersebut. (Fif)