PURWAKARTA – Sejumlah karyawan PT Indo Nutrisi Jaya, sebuah perusahaan produksi sarang walet untuk ekspor yang berlokasi di Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, mengeluhkan sistem kerja, upah, hingga aturan perizinan yang dinilai memberatkan. Dugaan praktik ketenagakerjaan yang tidak sesuai aturan ini menjadi sorotan, mengingat pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan DPRD Purwakarta dianggap belum maksimal dalam melihat nasib para pekerja yang berjibaku setiap harinya.
Berdasarkan kesaksian salah satu mantan karyawan, proses rekrutmen di perusahaan tersebut berlangsung sangat cepat dan kurang transparan. “Iseng mengisi link lamaran jam 10 pagi, jam 2 siang sudah ada manajer yang menghubungi via WhatsApp untuk panggilan interview. Besoknya langsung datang melamar dan diminta tinggal di mess,” ungkapnya.
Aturan Ketat dan Potensi Pelanggaran Jam Kerja
Salah seorang karyawan aktif mengaku bahwa aturan di perusahaan tersebut sangat ketat. Setiap kali keluar dari area mess, karyawan wajib izin sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Contohnya teman mau resign, posisi pekerjaan dia belum beres harus diberesin dulu. Ya seperti dimarahin gitu. Yang mau pulang juga harus bikin surat izin dulu, minta tanda tangan pengawas, sangat ribet,” ucapnya.
Soal kompensasi, karyawan mengaku hanya dibayar sekitar Rp80.000 per hari dengan sistem hitungan yang mengikuti gram sarang walet yang dikerjakan. Jika tidak bekerja satu hari, maka tidak ada upah yang masuk. Jam kerja dimulai dari pukul 07.30 WIB hingga 17.30 WIB.
“Itu sudah termasuk lembur, tapi tetap saja gajinya kecil. Karyawannya ada lebih dari 300 orang,” ujarnya. Ia juga menyebut adanya fenomena turnover tinggi, di mana banyak karyawan yang keluar dalam waktu berdekatan. “Kemarin satu mess banyak yang keluar,” tambahnya.
Struktur manajemen perusahaan tersebut disebut-sebut diisi oleh HRD bernama Risma, Asisten HRD Awal, Manajer Mr. Chen, dan satu orang manajer laki-laki lainnya.
Upah Jauh di Bawah UMP 2026
Merujuk pada UU Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2023, Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Purwakarta tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp5.324.000/bulan.
Jika dihitung secara kasar, dengan gaji harian Rp40.000–Rp80.000 dikalikan 26 hari kerja, nominal yang diterima pekerja berkisar antara Rp1.040.000 hingga Rp2.080.000. Angka ini jauh di bawah standar upah minimum yang berlaku. Selain itu, penerapan jam kerja 07.30–17.30 tanpa rincian pembayaran lembur yang jelas juga berpotensi melanggar ketentuan perlindungan pekerja.
Desakan Tindakan Disnaker dan DPRD
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Indo Nutrisi Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan tersebut. Masyarakat dan serikat pekerja mendesak Disnaker Kabupaten Purwakarta serta DPRD Purwakarta untuk segera turun ke lokasi guna melakukan pemeriksaan mendalam.
“Diharapkan dapat melakukan pemeriksaan ke perusahaan agar bisa tahu sejauh mana nasib para pekerja di perusahaan ini,” tutup sumber media ini.
(Redaksi)

