PURWAKARTA – Sebuah dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan bangunan mencuat di Kampung Ciwiru, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hasil investigasi media Infotipikor.com pada Senin (3/8/2026), terpantau adanya aktivitas pembangunan gedung yang diduga merupakan pabrik garmen tanpa memajang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi proyek.
Tidak Ada Plakat PBG, Identitas Perusahaan Misterius
Saat meninjau lokasi, tim redaksi tidak menemukan plakat atau papan informasi resmi mengenai izin mendirikan bangunan (sekarang dikenal sebagai PBG) yang biasanya wajib dipasang di area konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, identitas perusahaan atau pengembang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut juga tidak diketahui secara jelas oleh warga sekitar.
Seorang sumber di lokasi mengungkapkan bahwa bangunan raksasa tersebut dikabarkan milik seorang warga negara asing berkewarganegaraan Korea Selatan yang dikenal dengan sebutan “Mr. Bo”. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai legalitas kepemilikan lahan maupun status badan hukum perusahaan yang beroperasi di situs tersebut.
Aktivitas Pengeboran Sumur Diduga Tanpa Izin
Selain masalah ketiadaan PBG, investigasi juga menemukan aktivitas pengeboran sumur air dalam di area pembangunan. Kegiatan ini menimbulkan kekhawatiran baru terkait dampak lingkungan dan kelengkapan izin pemanfaatan air tanah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Sumber Daya Air atau instansi terkait mengenai apakah aktivitas pengeboran tersebut telah memiliki izin yang sah.
Menunggu Respons Pemerintah Daerah
Kasus ini menambah daftar panjang sorotan terhadap tata kelola perizinan industri di Kabupaten Purwakarta. Masyarakat setempat berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perindustrian, segera turun tangan untuk melakukan verifikasi.
Publik menuntut transparansi mengenai:
1. Legalitas izin bangunan (PBG) dari proyek tersebut.
2. Kejelasan identitas pemilik modal dan badan hukum perusahaan.
3. Izin pemanfaatan air tanah untuk kegiatan industri.
Jika terbukti membangun tanpa izin, hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya. (Redaksi Infotipikor.com)