INFOTIPIKOR.COM | BUOL – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Buol menggelar Rapat Koordinasi Program Peningkatan Mutu Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), Jumat (24/4/2026). Forum ini dihadiri jajaran Dikbud, Ketua K3S, pengawas, serta kepala SD se-kabupaten.
Kepala Dikbud Buol, Muhamad Singara, menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak lepas dari kerja kolektif para kepala sekolah dan guru di lapangan. Ia mengapresiasi capaian positif, mulai dari meningkatnya literasi dan numerasi hingga menurunnya angka putus sekolah.
“Prestasi pendidikan hari ini bukan semata kerja dinas, tetapi hasil nyata kerja keras kepala sekolah dan guru. Kami hanya memfasilitasi,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Dikbud menekankan fokus program semester ini melalui konsep 3T + 1. Pertama, tertib Dapodik guna memastikan validitas data sebelum penyaluran Dana BOS tahap II. Kedua, penuntasan Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. Ketiga, transformasi pembelajaran melalui implementasi kurikulum nasional yang sederhana namun bermakna, dengan pelibatan orang tua.
Satu poin tambahan yang menjadi perhatian serius adalah transparansi pengelolaan Dana BOS. Muhamad Singara mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar penggunaan anggaran sesuai ARKAS dan didukung administrasi lengkap, mengingat pengawasan dari Inspektorat dan BPK semakin ketat.
Tak hanya itu, pesan Bupati Buol juga disampaikan dalam forum tersebut, menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan serta kekerasan. Penguatan muatan lokal dan pelestarian budaya daerah juga menjadi prioritas.
“Sekolah harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak. Pendidikan budaya juga penting agar generasi tidak kehilangan jati diri,” ujarnya.
Dikbud turut mendorong penguatan peran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) sebagai wadah kolaborasi dan berbagi praktik baik antar kepala sekolah.
Selain itu, rapat juga membahas sejumlah isu strategis, seperti penataan tenaga guru dan tenaga kependidikan non-ASN, percepatan penerbitan SK definitif kepala sekolah, hingga program prioritas bidang pendidikan dasar yang mencakup sarana prasarana, kurikulum, dan tata kelola Dana BOS.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mendorong pemerataan serta peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Buol. (Mohon Fharsi)