INFOTIPIKOR.COM | BUOL – Kritikan terhadap kinerja DPRD Buol kian mengeras. Di tengah berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, para wakil rakyat dinilai lebih banyak hadir sebagai formalitas ketimbang sebagai motor penggerak perubahan. Fenomena “mode bungkam” kini tak lagi sekadar kesan melainkan mulai terbaca sebagai pola.
Secara administratif, aktivitas DPRD memang berjalan, rapat komisi digelar, sidang paripurna dilaksanakan. Namun, substansi dari kegiatan tersebut dipertanyakan. Banyak pihak menilai forum-forum itu hanya sebatas rutinitas tanpa daya dorong nyata terhadap penyelesaian persoalan daerah.
Pembahasan seringkali berputar di hal-hal normatif, minim terobosan dan jauh dari kebutuhan nyata masyarakat.
Lebih ironis lagi fungsi pengawasan yang menjadi jantung kerja legislatif terkesan melemah. DPRD Buol dinilai tidak cukup tajam dalam mengkritisi kebijakan eksekutif, bahkan cenderung pasif dalam merespons isu-isu strategis. Padahal, di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, kehadiran lembaga legislatif sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang sekaligus pengontrol kekuasaan.
Kegiatan reses yang seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan wakilnya pun tak luput dari sorotan. Banyak kalangan menilai reses hanya dijalankan sebatas pemenuhan kewajiban sesuai peraturan, tanpa diikuti realisasi konkret dari hasil serapan aspirasi.
Aspirasi masyarakat seolah berhenti di catatan, tanpa kejelasan tindak lanjut dalam bentuk program atau kebijakan.
Di sektor ekonomi rakyat kritik menjadi semakin tajam. Saat pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan menghadapi tekanan DPRD Buol justru dinilai tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas. Minimnya pernyataan sikap maupun inisiatif kebijakan membuat publik mempertanyakan: dimana posisi DPRD ketika ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja?
Sejumlah pengamat menilai kondisi ini berpotensi menciptakan jarak yang semakin lebar antara rakyat dan wakilnya. Legislatif yang seharusnya menjadi corong aspirasi justru terkesan sunyi, bahkan dalam beberapa isu krusial DPRD terlihat lebih memilih aman daripada berpihak.
“Kalau hanya hadir di rapat tapi tidak menghasilkan apa-apa itu bukan kerja, itu sekadar menggugurkan kewajiban,” ujar seorang tokoh masyarakat dengan nada kritis.
Situasi ini menuntut evaluasi serius. DPRD Buol tidak cukup hanya aktif secara administratif, tetapi harus mampu menunjukkan keberanian politik, ketajaman analisis, dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat. Tanpa itu, lembaga ini berisiko kehilangan legitimasi moral di mata publik.
Pada akhirnya masyarakat Buol kini dihadapkan pada satu pertanyaan besar, apakah DPRD akan terus bertahan dalam kenyamanan rutinitas formal atau berani keluar dari “mode bungkam” dan benar-benar bekerja untuk rakyat? (Redaksi)
Bersambung….!