INFOTIPIKOR.COM | JAKARTA – Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bab I ketentuan umum pasal 1. (24) tentang peran serta masyarakat.
Menurut Umardin, S.E, Divisi Investigasi dan Pencegahan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mengatakan, bahwa syarat kualifikasi usaha untuk mengikuti tender Harwat Gedung Polres Banjarmasin Polda Kalimantan Selatan Tahun Anggaran APBN 2026 melalui https://spse.inaproc.id/polri adalah memiliki SBU BG002 – Kualifikasi Usaha Kecil Konstruksi Gedung Perkantoran.
” CV Subarja Konstruksi yang beralamat di Jl Sriwijaya Komp Kerung Indah Blok C Landasan Ulin Tengah, Liang Anggang Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan selaku pemenang tender, diduga memiliki SBU BG002 dalam status dibekukan dan dicabut. Hal ini dapat dibuktikan melalui website LPJK : https:///lpjk.pu.go.id/pencarian-bu-index,” ujar Umardin, S.E, kepada media Infotipikor.com di Jakarta, Minggu 22 Februari 2026.
Lanjut, dijelaskan Umardin, S.E, bahwa status dibekukan dan dicabutnya SBU BG002 CV Subarja Konstruksi adalah Kualifikasi Usaha Kecil Konstruksi Gedung Perkantoran sejak tanggal 27 Februari 2025.
” Berdasarkan bukti tersebut, kami dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) meminta kepada pihak berwewenang untuk:
1.Melakukan pembatalan pemenang tender paket dimaksud.
2. Melakukan pemutusan kontrak (apabila telah berkontrak).
3. Memasukkan CV Subarja Konstruksi ke dalam daftar hitam INAPROC LKPP..
4. Mengenakan denda sebesar 10% dari total nilai kontrak berdasarkan ketentuan peratutan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,”
” Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, serta beberapa peraturan turunan lainnya seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 8/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Informasi Manajemen Sertifikasi Badan Usaha,” jelasnya.
Badan usaha tanpa SBU status dibekukan atau pencabutan, penyedia tidak dapat menjalankan proyek konstruksi yang sah, walaupun masa berlaku SBU tersebut secara kalender (3 tahun) belum habis, status “dibekukan” berarti perusahaan tersebut sedang dijatuhi sanksi administratif, dan dianggap tidak sah atau tidak aktif, sehingga tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis/administrasi ,” pungkas Umardin, S.E, Divisi Investigasi dan Pencegahan Komite Anti Korupsi Indonesia. (Herman Makuaseng)
Hingga berita ini ditayangkan, pigj CV Subarja Konstruksi belum memberikan klarifikasi atas permasalahan ini.