Editor : Herman Makuaseng
INFOTIPIKOR.COM | OPINI, Oleh : Idrus A.Hafid Hadaddo, S.H – Bentangan wilayah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang kaya akan sumber daya alam dan sumber aset lainnya, kini saatnya menata diri kedepan.
Limpahan aset serta keadaan demografi wilayah ini harus diikuti dengan peninjauan kembali tata ruang, berikut pelayanan kebutuhan untuk memicu dan memacu proses dinamika oembangunan dan kemasyarakatan.
Salah satu tuntutan yang perlu dipikirkan dan direalisasikan kedepan adalah memicu dan memacu Kabupaten Morowali “UNTUK MEKAR” atau pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB).
Setelah Kabupaten Morowali mekar menjadi Kabupaten Morowali Utara, kurang lebih 15 Tahun berlalu, maka saatnya Kabupaten Morowali harus dilakukan pemekaran.
Bentangan jarak dari ujung perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ini, perlu dipikirkan dalam rangka pelayanan dan mendekatkan diri dari pusat pelayanan masyarakat ke pemerintahan.
Jarak antara Kecamatan Menui Kepulauan berikut beberapa Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Morowali cukup jauh dan menyita waktu. Maka kedepannya perlu adanya DOB, misalnya dinamakan Kabupaten Morowali Pesisir atau Kabupaten Morowali Pesisir Kepulauan (Terdiri dari Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Sombori Kepulauan dan Kecamatan Menui Kepulauan).
Tergantung nantinya keinginan dan kehendak masyarakat, dan hal ini prosesnya harus lahir dari aspirasi bawah masyarakat, dan tentunya harus dipicu dari kelembagaan masyarakat dan politik di daerah.
Dalam hal ini bisa diambil 5 Kecamatan, mulai dari Kecamatan Bahodopi sampai dengan Kecamatan Menui Kepulauan atau bisa juga menariknya dari Kecamatan Bungku Timur hingga Kepulauan.
Itulah salahsatu motivasi saya Idrus.A.Hafid Hadaddo,S.H, untuk maju menjadi wakil rakyat di Kabupaten Morowali pada Pemilu 2024 ini, optimisme harus dibangun, dan tidak ada yang tidak mungkin jika masyarkat menginginkannya dan bergerak bersama.
Setidaknya saya sudah memiliki pengalaman mengurusi pemekaran Kabupaten Poso yang dimekarkan menjadi DOB, dan saat ini telah menjadi Kabupaten Morowali.
Hal ini perlu segera dipikirkan dan dieksekusi, agar jarak pelayanan masyarakat ke pusat pemerintah lebih dekat dengan biaya lebih murah tentunya.