BANDUNG – Era baru transportasi publik di kawasan Cekungan Bandung resmi dimulai dengan penandatanganan kerja sama Public Service Obligation (PSO) untuk layanan angkutan massal. Acara yang digelar di Terminal Leuwipanjang pada Rabu (22/7/2026) ini menandai komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan sistem transportasi yang terintegrasi, nyaman, dan terjangkau.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung siap mendukung penuh implementasi proyek tersebut. Menurutnya, integrasi transportasi massal menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan investasi sekaligus menata kawasan perkotaan menjadi lebih rapi dan modern.
Farhan mengungkapkan, salah satu peluang yang disiapkan adalah pembangunan gedung parkir di sepanjang koridor BRT. Penataan tersebut dilakukan karena sepanjang jalur BRT nantinya tidak lagi diperbolehkan adanya parkir di badan jalan maupun kehadiran pedagang kaki lima (PKL).
“Sepanjang jalur BRT tidak boleh ada parkir dan tidak boleh ada PKL. Karena itu kami mengundang investor untuk membangun gedung parkir sebagai bagian dari penataan kawasan,” kata Farhan.
Ia menjelaskan, Pemkot Bandung telah berkomitmen mendukung skema PSO sejak program ini mulai dirancang pada 2024. Kota Bandung juga menjadi daerah dengan kontribusi terbesar karena menjadi penerima manfaat utama layanan BRT.
Farhan berharap tarif BRT nantinya tetap terjangkau sehingga semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi publik. “Saya sedang berjuang supaya tarifnya sekitar Rp7.000 sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi publik,” ujarnya.
Transformasi Angkot Menjadi Feeder Listrik
Menurut Farhan, angkutan kota (angkot) konvensional tidak akan dihilangkan, tetapi akan bertransformasi menjadi layanan feeder berbasis kendaraan listrik yang terhubung dengan koridor utama BRT. Saat ini, Pemkot Bandung bersama berbagai pihak juga tengah menyusun model bisnis serta melakukan simulasi rekayasa lalu lintas termasuk kemungkinan penyesuaian arus di sejumlah ruas jalan utama.
“Angkot lama tidak akan dihilangkan tapi akan jadi layanan feeder yang terhubung dengan koridor utama BRT,” ungkapnya.
Tulang Punggung Transportasi Massal
Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengatakan bahwa kawasan Bandung Raya merupakan salah satu metropolitan dengan tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi. Namun, tingginya penggunaan kendaraan pribadi telah memicu kemacetan yang berdampak pada produktivitas, biaya perjalanan, hingga kualitas lingkungan.
Menurutnya, pembangunan BRT menjadi langkah strategis untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau, serta terintegrasi dengan berbagai moda transportasi.
“BRT akan menjadi tulang punggung layanan transportasi massal yang terintegrasi dengan kereta api, angkutan pengumpan (feeder), dan moda transportasi lainnya sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir,” kata Dudy.
Selain groundbreaking, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga menandatangani kerja sama penyediaan PSO untuk memastikan layanan angkutan massal dapat beroperasi secara berkelanjutan dengan tarif yang tetap terjangkau bagi masyarakat.
Era Baru Transportasi Bandung Raya
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut pembangunan BRT menjadi penanda dimulainya era baru transportasi publik di Bandung Raya. Angkutan kota konvensional akan diarahkan menjadi layanan pengumpan berbasis kendaraan listrik agar tetap menjadi bagian dari sistem transportasi massal yang terintegrasi.
Ia juga mendorong para sopir angkot dapat bertransformasi menjadi pemilik kendaraan listrik melalui skema pembiayaan yang memudahkan sehingga kesejahteraan mereka tetap terjaga.
“Transportasi modern bukan hanya soal kendaraannya, tetapi juga budaya masyarakat dalam menggunakan transportasi publik serta kualitas layanan kota yang mendukung, mulai dari trotoar, penerangan jalan, hingga keamanan,” ujar Dedi.
Reporter: Indra Jaya