SUKABUMI – Suasana panas mewarnai pertemuan dengar pendapat antara PD Media Independen Online (MIO) Indonesia Sukabumi Raya dengan jajaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi. Alih-alih mendapatkan jawaban tegas dari pimpinan, forum justru diwarnai sorotan tajam terhadap peran Kepala Dinas.
Ketua PD MIO Sukabumi Raya, Purwanto, S.H, secara terbuka mempertanyakan kapasitas pimpinan Dinas PU setelah sejumlah pertanyaan inti tidak dijawab langsung oleh Kepala Dinas, melainkan dialihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sekretaris Dinas.
“Setiap pertanyaan penting justru dijawab oleh bawahan. Ini menimbulkan tanda tanya besar: sejauh mana pimpinan memahami persoalan di instansinya sendiri?” tegas Purwanto dengan nada keras.
Pertanyaan yang dilontarkan MIO bukan hal sepele. Mulai dari dugaan kejanggalan penggunaan anggaran, kualitas pekerjaan infrastruktur, hingga persoalan klasik-jalan rusak yang terus berulang-semuanya disebut tidak mendapat jawaban langsung dari pucuk pimpinan.
“Kami datang membawa suara masyarakat. Jalan cepat rusak, kualitas dipertanyakan, tapi penjelasan tidak pernah benar-benar menjawab inti persoalan,” lanjutnya.
Purwanto menegaskan, MIO tidak memiliki kepentingan proyek maupun anggaran. Kehadiran mereka murni sebagai kontrol sosial atas penggunaan uang rakyat.
“Kami tidak datang untuk minta jatah. Kami datang untuk menagih tanggung jawab,” katanya tegas.
Ketegangan memuncak ketika jawaban dari pihak dinas dinilai berputar-putar dan tidak konsisten. MIO pun memilih menghentikan dialog lisan dan mengalihkan langkah ke investigasi lapangan.
“Cukup. Kami tidak butuh jawaban normatif. Kami akan buktikan di lapangan, cocok atau tidak antara laporan dengan kondisi nyata,” ujar Purwanto.
Ia bahkan memastikan, langkah ini tidak akan berhenti di Dinas PU saja.
“Semua dinas akan kami telusuri. Tidak boleh ada uang rakyat yang hilang tanpa jejak,” tandasnya.
Dinas PU: Itu Pembagian Peran, Bukan Lempar Jawaban
Menanggapi sorotan tersebut, pihak Dinas PU Kabupaten Sukabumi melalui Sekretaris Dinas menyatakan bahwa penyampaian jawaban oleh PPK merupakan bagian dari mekanisme kerja yang wajar.
“Kepala Dinas fokus pada kebijakan. Sementara penjelasan teknis memang disampaikan oleh PPK sesuai bidangnya,” jelasnya.
Pihak dinas juga menegaskan bahwa seluruh pekerjaan telah berjalan sesuai prosedur dan standar teknis, serta membuka ruang evaluasi jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.
“Kami terbuka terhadap kritik. Jika ada temuan, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai aturan,” ujarnya.
Pertemuan ini memperlihatkan kuatnya tekanan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Di satu sisi, MIO bersiap turun langsung membuktikan temuan di lapangan. Di sisi lain, Dinas PU menyatakan siap dievaluasi.
Sorotan kini tak lagi berhenti di ruang rapat-melainkan bergerak menuju pembuktian nyata di lapangan. (Redaksi)