INFOTIPIKOR.COM | PARIMO – Peta dukungan menjelang Musyawarah Provinsi (Musprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tengah (Sulteng) mulai mengerucut. Kadin Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) secara terbuka menyatakan sikap politik organisasinya dengan mengunci dukungan kepada salah satu bakal calon ketua.
Ketua Kadin Parimo, Faradiba Zaenong, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tiga figur yang telah masuk dalam bursa pencalonan, yakni Gufran Ahmad, Endi, dan Nur Rahmatu.
“Ketiganya merupakan putra terbaik Sulteng. Namun pada akhirnya, penentuan ada di tangan para voters dari Kabupaten dan Kota Provinsi Sulteng,” ujarnya.
Di tengah dinamika tersebut, Kadin Parimo memilih mengambil langkah lebih awal dengan menetapkan arah dukungan organisasi. Keputusan itu, kata dia, bukan diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui proses internal yang panjang.
Mulai dari diskusi, dialog hingga analisis terhadap figur calon. Seluruh tahapan disebut telah dilalui sebelum sikap resmi diumumkan ke publik.
“Kami menegaskan komitmen untuk mendukung Bapak Gufran Ahmad, sebagai Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Tengah periode 2026–2031,” tegasnya.
Pernyataan dukungan ini sekaligus menandai menguatnya konsolidasi di tingkat Kabupaten/Kota menjelang Musprov, yang diperkirakan akan berlangsung dalam waktu dekat.
Namun demikian, Faradiba juga mengungkap bahwa keputusan tersebut tidak hanya berhenti pada pertimbangan internal organisasi. Ia menyebut adanya restu dari Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, serta Wakil Gubernur, Reni Lamadjido.
Pernyataan ini berpotensi menambah dimensi baru dalam kontestasi, mengingat posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Meski demikian, proses pemilihan Ketua Kadin Sulteng tetap akan ditentukan melalui mekanisme organisasi, dimana suara pemilik hak pilih dari Kabupaten/Kota menjadi faktor penentu.
Pengamat menilai, menguatnya dukungan terbuka dari daerah menjadi sinyal awal terbentuknya poros-poros kekuatan menjelang Musprov. Namun dinamika tersebut masih sangat mungkin berubah, seiring komunikasi politik antar pemangku kepentingan yang terus berlangsung.
Hingga kini, seluruh daerah belum menyatakan sikap resmi, sehingga kontestalasi dukungan diperkirakan masih akan bergerak dalam beberapa waktu ke depan. (***)