Penulis : Ari Wu
Editor : Herman Makuaseng
INFOTIPIKOR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui empat perangkat daerah, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, serta Dinas PUPKP, terus memperkuat pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Upaya tersebut diwujudkan melalui percepatan layanan perizinan, penguatan pengelolaan sampah, pemanfaatan data geospasial, hingga program perbaikan rumah tidak layak huni. Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sleman dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, lingkungan berkelanjutan, dan kesejahteraan warga.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sleman, Triana Wahyuningsih, dalam sambutannya menegaskan peningkatan kualitas layanan perizinan sebagai langkah menciptakan iklim investasi yang sehat dan ramah.
“Seluruh layanan perizinan saat ini telah terintegrasi secara digital melalui SINOM dan OSS, sehingga proses menjadi lebih cepat dan transparan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang mudah diakses, efisien, dan akuntabel sebagai penunjang pertumbuhan investasi di Sleman,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman, Sugeng Riyanta, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah.
“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan fasilitas TPST. Kepedulian keluarga dalam memilah sampah dari rumah menjadi kunci keberhasilan. Program Sleman Hijau mengajak semua pihak bergerak bersama mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan,” tutur Sugeng.
Di bidang penataan ruang, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Rin Andrijani, menyampaikan penguatan sistem data geospasial menjadi fondasi perencanaan wilayah yang akurat.
“Melalui pengembangan jaringan data spasial, kami memastikan bahwa kebijakan pembangunan di Sleman berbasis data yang valid dan ter-update. Lomba Geo Sembada juga mendorong desa dan OPD semakin tertib dalam pengelolaan informasi tata ruang,” jelasnya.
Adapun dari Dinas PUPKP Sleman, Kepala Dinas Suwarsono menegaskan bahwa program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus berjalan dengan prinsip ketepatan sasaran dan pendampingan teknis.
“Program RTLH tidak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga menjamin warga dapat tinggal di lingkungan hunian yang sehat dan aman. Kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pendamping lapangan memastikan bantuan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” terangnya.
Dengan berbagai program yang dijalankan lintas perangkat daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat karakter lingkungan yang berkelanjutan, dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.