Penulis : Moh Fharsi
Editor : Herman Makuaseng
INFOTIPIKOR.COM – Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat berdampak pada transfer ke daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia, akibatnya pemerintah daerah secara terus-menerus melakukan pemangkasan anggaran di seluruh link sektor keuangan daerah, tanpa terkecuali di Kabupaten Buol.
Menghadapi efisiensi anggaran tersebut pemerintah daerah Kabupaten Buol melakukan langkah-langkah dengan melakukan penyesuaian fiskal daerah tahun 2025 dan 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah yang masih tergolong fiskal rendah, sekaligus memastikan belanja daerah tetap berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan prioritas daerah.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buol, alokasi TKD Buol Tahun 2025 yang semula sebesar Rp.842.810.136.000, kini turun menjadi Rp 770.454.187.000, atau turun sebesar Rp. 72.355.949.000. Akibatnya banyak progam Bupati-Wakil Bupati yang tidak berjalan sesuai dengan harapan.
Adapun dana transfer daerah yang mengalami efisiensi meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) Pekerjaan umum sebesar Rp. 43.073.904.000, (di tentukan pekerjaanya), yang selanjutnya adalah DAK fisik Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp.29.634.557.000, ditambah dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar Rp.13.503.795.000,- Total dana transfer pemerintah pusat yang di efisiensi sebesar Rp 86.212.256.000.
Postur APBD 2026
tahun 2026, postur APBD Kabupaten Buol untuk TKD sebesar Rp.760.586.926.000 dari total awal penetapan APBD Tahun 2025 Rp.842.810.136.000, sehingga masih berkurang sebesar Rp.82.223.210.000. Jika ditambah lagi dengan dana transfer antar daerah yang mengalami penurunan sebesar Rp.9.353.289.820, sehingga ditotal menjadi Rp.91.576.499.820, dan proyeksi pendapatan lainnya yang diperkirakan mengalami penurunan di Tahun 2026. Dengan demikian kebijakan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah di pastikan masih tetap berlanjut pada tahun 2026
Belanja Daerah
Diketahui, efisiensi ini merupakan bagian dari langkah penataan struktur belanja daerah agar lebih proporsional, seiring dengan semakin besarnya porsi belanja rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol.
Secara umum, struktur belanja daerah dan Alokasi Dana Desa tahun 2025 terdiri dari:
• Belanja Pegawai sebesar Rp.437.589.511.600 atau 47,83 % dari total APBD.
• Belanja Barang dan Jasa Rp.225.274.319.850 atau 24,62 % dari total APBD.
• Belanja Hibah sebesar Rp.11.476.510.679 atau 1.25% dari total APBD.
• Belanja Bantuan Sosial Rp.954.089.432 atau 0.10% dari total APBD.
• Belanja Tidak Terduga Rp.2.000.000.000 atau 0,21%
• Belanja Modal sebesar Rp 108.655.237.520 atau 11,87% dari total APBD.
• Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepada Desa atau Alokasi Dana Desa sebesar Rp.54.540.101.200 atau 5,96 %, dari total APBD.
• Dana Desa sebesar Rp. 85.784.388.000 atau sebesar 9,37% dari total APBD.
Penegasan Bupati Buol
Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo, MM, menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah yang masih terbatas tidak menyurutkan semangat pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Buol.
“Keuangan daerah kita yang belum kuat alias fiskal rendah berdampak pada kesulitan melakukan pembangunan, niat dan ide membangun daerah kita sangat besar, tapi anggaran kurang,” ungkapnya.
Bowo juga menambahkan, bahwa besarnya belanja rutin atau operasional dan kurangnya belanja modal menyebabkan anggaran pembangunan kurang maksimal, besarnya belanja pegawai yang sampai 47% lebih salah satu penyebab tidak maksimalnya pembangunan,” jelasnya.
Lebih jauh Bupati Bowo menyampaikan, mulai tahun 2027 pemerintah daerah diwajibkan menyesuaikan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), maka Pemda Buol akan memangkas sebesar 17 persen bila mengikuti regulasi ini. Akan tetapi Pemda Buol akan memberikan solusinya dengan memangkas anggaran atau mengurangi jumlah pegawai seperti yang dilakukan daerah lain.
“Kami mau solusinya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hanya saja ini sulit dilakukan dalam jangka pendek.
Pemda Buol tetap komitmen jaga pelayanan dan kinerja ASN.
Meskipun dilakukan efisiensi, Pemerintah Kabupaten Buol memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menurunkan semangat kinerja aparatur ASN, sebab Pemda Buol berkomitmen menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan motivasi kerja pegawai dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal,’pungkas Bupati Buol.