infotipikor.com,KOTA TASIKMALAYA – Jawa Barat perlu membentuk sebuah badan otorita yang fokus mengentaskan kemiskinan di wilayah selatan. Ketimpangan antara wilayah utara dan selatan masih menjadi tantangan Jabar dan menjadi lebih kompleks karena pandemi COVID-19.
Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan yang diselenggarakan di kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya, Kamis (22/10/20).
Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum memimpin rakor yang dihadiri Bappeda Jabar dan perwakilan pemda di wilayah selatan seperti Pemkab Pangandaran, Pemkab Ciamis, Pemkab Tasikmaya, pemkab Cianjur, dan Pemkab Garut.
Menurut Uu, Jabar saat ini sudah memiliki lembaga khusus yang berfokus pada pemekaran daerah. Lembaga baru akan lebih banyak membahas strategi pengembangan ekonomi termasuk pengentasan kemiskinan.
“Kemarin juga kan ada Porjabarsel, tapi hanya dalam bidang pemekaran daerah. Nah nanti akan dibuat (badan) khusus ekonomi dan ketuanya ini harus ex officio, bisa kepala bappeda atau sekretaris bappeda,” ujar Uu usai rakor.
Sementara anggotanya, idealnya masing- masing pemda yang sebagian wilayahnya membentang di sebelah selatan Jabar. Perangkat daerah yang terlibat tidak hanya di bidang ekonomi tapi di bidang lain.
“Jadi jangan hanya dalam bidang ekonomi atau kadis sosial, tapi seluruh kadis dilibatkan sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” kata Uu.
Badan khusus juga akan mengawal peta jalur tengah selatan (JTS) yang menghubungkan jalan lama di kawasan perkotaan (tengah) dengan dan jalur pantai selatan (pansela).
Menurut Uu, meskipun sekarang sudah ada pansela namun untuk menuju selatan warga masih harus berputar karena banyak titik yang belum terkoneksi.
Dengan JTS maka jarak tempuh dari kawasan tengah ke selatan bisa diperpendek. Distribusi logistik dan perdagangan menjadi lebih lancar. “Sehingga nanti orang yang ada keperluan ke daerah selatan tidak muter seperti sekarang. Nanti yang tadinya 100 kilometer bisa dicapai hanya 15 kilometer,” sebut Uu.
Melalui peran badan khusus ini, berbagai program ekonomi, infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan memungkinan diajukan ke pemerintah pusat menjadi program strategis nasional. Dana yang dibutuhkan diestimasi Rp3 triliun. (Fito/Man)