BANDUNG – Upaya menekan sekaligus menuntaskan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Bandung terus diperkuat. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menggandeng jajaran kewilayahan, mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan, untuk memastikan pendataan dan penanganan anak tidak sekolah berjalan lebih akurat dan tepat sasaran.
Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) serta peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5–6 Tahun Kota Bandung yang berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2026, di Aula Wyata Guna, Bandung.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya lintas perangkat daerah, tim koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), para camat, serta Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) Kelurahan se-Kota Bandung.
Turut hadir Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saeful Gufron.
Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, mengapresiasi keterlibatan aparatur kewilayahan dalam mendukung program penuntasan ATS. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kerja sama dan keseriusan seluruh pihak, terutama aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Berdasarkan target yang dicanangkan, penuntasan anak tidak sekolah di Kota Bandung diharapkan dapat diselesaikan pada 2029.
Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam proses pendataan yang saat ini baru mencapai sekitar 32 persen.
Pria yang akrab disapa Kang Asmul itu memahami bahwa petugas kewilayahan menghadapi berbagai kendala, mulai dari karakteristik wilayah yang beragam hingga sulitnya menjangkau rumah warga untuk melakukan pendataan secara langsung.
“Tugas dan tanggung jawab serta beban teman-teman yang sekarang ditugaskan di kewilayahan itu tidak ringan. Oleh karena itu, pertama-tama tentu saja kami dari DPRD dan pimpinan wilayah mengapresiasi rekan-rekan sekalian yang bertugas di kewilayahan, baik itu kecamatan, kelurahan, maupun para kasi yang terus-menerus memberikan pengabdian terbaik,” ujarnya.
Ia juga menilai perlu adanya evaluasi terhadap beban kerja dan dukungan bagi aparatur kewilayahan. Sebab, kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah kota dan aparatur kewilayahan menjadi faktor penting agar penanganan ATS maupun berbagai persoalan sosial lainnya dapat berjalan optimal.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, menekankan pentingnya validitas data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan intervensi pemerintah.
Ia mengingatkan agar pendataan di tingkat kelurahan maupun kecamatan tidak sekadar memenuhi laporan administratif, tetapi harus benar-benar menggambarkan kondisi faktual di lapangan.
Iman menyoroti masih adanya potensi under-report atau pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Fenomena tersebut, menurutnya, dapat menyebabkan pemerintah keliru dalam menentukan program penanganan.
“Kalau ada under-report itu mesti kita biasakan diubah. Jangan sampai setiap bikin terobosan atau program, perasaannya seolah-olah tidak ada stunting atau masalah pendidikan, sehingga intervensi kita tidak tepat,” tutur Iman.
Ia menjelaskan bahwa penanganan persoalan sosial membutuhkan dua pendekatan, yakni intervensi sensitif dan intervensi spesifik.
Untuk persoalan anak putus sekolah maupun stunting, pemerintah harus mampu mengidentifikasi penyebab utamanya. Faktor ekonomi, rendahnya motivasi anak untuk bersekolah, hingga kondisi dan keutuhan keluarga perlu menjadi bagian dari perhatian.
Iman juga menilai penanganan anak tidak sekolah tidak boleh hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, atau Dinas Kesehatan.
Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan, termasuk pemberdayaan ekonomi keluarga, agar persoalan yang menyebabkan anak meninggalkan bangku sekolah dapat diselesaikan hingga ke akarnya.
Melalui kebijakan yang berbasis data akurat, penelusuran langsung terhadap anak tidak sekolah, serta pemberian layanan sesuai kebutuhan, diharapkan anak-anak di Kota Bandung dapat kembali mengakses pendidikan dan memperoleh masa depan yang lebih baik.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dengan para camat dan pemangku kepentingan di wilayah.
Ia meminta para camat melakukan pemetaan, menyusun rencana aksi, serta menyiapkan langkah tindak lanjut yang konkret untuk menangani anak tidak sekolah di masing-masing wilayah.
Menurut Asep, Disdik Kota Bandung juga terus melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala melalui koordinasi dengan pihak kelurahan serta pemanfaatan aplikasi khusus.
Asep optimistis, melalui pendekatan yang tepat dan dukungan berbagai pihak, anak-anak yang selama ini tidak mengenyam pendidikan dapat kembali memperoleh kesempatan untuk bersekolah.
Ia mencontohkan keberhasilan program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Program tersebut telah meluluskan banyak warga, bahkan sejumlah lulusannya berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ternama, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Politeknik Negeri Bandung (Polban), dan Universitas Padjadjaran (Unpad).
Kolaborasi antara Disdik, DPRD, kecamatan, kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat diharapkan menjadi kekuatan utama dalam mempercepat penanganan ATS.
Dengan demikian, target penuntasan anak tidak sekolah pada 2029 bukan sekadar angka dalam perencanaan pemerintah, melainkan menjadi komitmen bersama untuk memastikan setiap anak di Kota Bandung mendapatkan hak pendidikan yang layak. (Indra Jaya)