Kepatuhan Lingkungan Hidup Harus Dapat Diuji, Bukan Sekadar Diklaim!
PURWAKARTA – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) mengecam keras sikap PT Indorama Polychem Indonesia, yang dinilai resisten dan cenderung angkuh terhadap mekanisme kontrol sosial dalam agenda klarifikasi dan verifikasi pengelolaan limbah cair yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta, Jum’at (13/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan hadir namun menolak mengikuti proses verifikasi partisipatif bersama masyarakat. Akibatnya, agenda krusial untuk menguji konsistensi data laboratorium dengan kondisi operasional lapangan batal dilaksanakan.
Ketua KMP, Ir. Zaenal Abidin, MP., menegaskan bahwa penolakan perusahaan terhadap ruang verifikasi yang difasilitasi negara merupakan bentuk pembangkangan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas lingkungan.
“Kami memandang sikap perusahaan ini sangat tidak profesional. Ruang klarifikasi yang difasilitasi pemerintah tidak dimanfaatkan untuk menjawab keraguan publik dengan data, melainkan justru ditutup dengan penolakan. Ini adalah sinyal buruk bagi tata kelola lingkungan hidup di Purwakarta,” tegas Zaenal.
Kontrol Sosial adalah Hak Konstitusional, Bukan Permintaan Izin
KMP mengingatkan bahwa posisi tawar masyarakat dalam pengawasan lingkungan bukan berdasarkan “izin” perusahaan, melainkan mandat undang-undang.
“Pasal 70 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjamin hak masyarakat untuk berperan aktif, termasuk melakukan pengawasan dan pelaporan. Kami tidak sedang meminta izin kepada Indorama untuk mengawasi, kami sedang menjalankan hak konstitusional kami. Perusahaan tidak boleh menempatkan dirinya berada di atas hukum dan kontrol sosial,” tambah Zaenal.
Tujuh Aspek Kritis yang Harus Diverifikasi
KMP menekankan bahwa materi verifikasi yang diajukan bukanlah hal sepele, melainkan menyangkut integritas data lingkungan. Terdapat tujuh aspek teknis yang mendesak untuk dilakukan *cross-checking* antara dokumen, data operasional, dan fakta lapangan:
1. Konsistensi Data: Kesesuaian hasil uji laboratorium dengan kapasitas produksi dan debit limbah aktual.
2. Validitas Alat: Fungsi dan kalibrasi flowmeter serta pencatatannya.
3. Korelasi Beban Pencemaran: Hubungan antara kapasitas produksi, penggunaan air, bahan kimia, dan beban pencemaran.
4. Logbook Operasional: Catatan harian IPAL, termasuk penggunaan bahan kimia dan volume produksi lumpur.
5. Neraca Air: Akurasi perhitungan water balance perusahaan.
6. Tren Hasil Uji: Konsistensi hasil pengujian laboratorium lintas periode.
7. Dokumen Teknis: Kesesuaian lapangan dengan Persetujuan Teknis (Pertek), desain IPAL, dan tata kelola limbah B3.
“Hasil uji lab yang lulus di kertas tidak ada artinya jika debit, neraca air, dan operasional di lapangan tidak sinkron. Inilah yang harus dibedah,” ujar Zaenal.
Desakan Konkrit: Pemeriksan Faktual Libatkan 4 Unsur.
Guna menjawab kebuntuan dalam forum klarifikasi, KMP mendesak DLH Kabupaten Purwakarta untuk segera turun ke lapangan melakukan pPemeriksaan faktual (On-Site Verification).
KMP menuntut agar pemeriksaan ini melibatkan tim gabungan yang terdiri dari:
1. DLH/PPLH: Sebagai otoritas teknis dan pengawas.
2. KMP: Sebagai representasi kontrol sosial masyarakat.
3. Unit Tipidter Satreskrim Polres Purwakarta: Untuk menjamin ketertiban dan mendalami indikasi tindak pidana lingkungan jika ditemukan manipulasi data.
4. Awak Media: Sebagai pengawal transparansi dan dokumentasi publik.
“Pengawasan tidak boleh berhenti hanya karena perusahaan menolak bertemu. DLH memiliki kewenangan paksa untuk masuk dan memeriksa. Kami minta DLH membuktikan integritasnya dengan melibatkan polisi dan media agar tidak ada ruang untuk ‘main mata’,” desak Zaenal.
KMP menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga ada verifikasi faktual yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepatuhan lingkungan bukan sekadar klaim sepihak perusahaan, melainkan pembuktian objektif di lapangan.
“Jika perusahaan merasa patuh, buktilah. Jangan sembunyi di balik tembok administratif. Keterbukaan adalah harga mati bagi perusahaan yang bertanggung jawab,” pungkas Zaenal. (Redaksi)