ACEH TENGGARA, 13 November 2026 – Kasus dugaan pemalsuan penetapan Isbat Nikah di Polres Aceh Tenggara yang dilaporkan sejak Januari 2023 kembali menuai sorotan tajam. Alih-alih menunjukkan progres penanganan yang transparan, kasus ini kini terindikasi kuat melibatkan praktik intimidasi terhadap saksi kunci berinisial NH oleh oknum yang diduga memiliki hubungan kekerabatan dengan penyidik.
NH, selaku saksi kunci dalam perkara ini, mengungkapkan kronologi mendebarkan yang dialaminya. Berdasarkan keterangan yang diterima oleh tim pendamping, pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 12.30 WIB, NH yang sedang berada dalam kondisi sendirian didatangi dan didesak oleh seorang pria berinisial DS. DS diduga kuat merupakan ayah dari penyidik yang menangani perkara ini.
“Pada Kamis siang, saat saya sendirian, DS datang dan dengan nada keras memaksa saya mencabut dan membatalkan pernyataan terkait dugaan hubungan kekerabatan antara penyidik dengan pihak terlapor. Saya sangat ketakutan hingga tubuh saya gemetar, namun saya tetap teguh dan tidak akan membungkam kebenaran,” tegas NH dalam keterangannya kepada media Infotipikor.com, Jum’at (13/11/2026).
Habibullah, selaku pihak yang menerima laporan langsung dari NH dan mendampingi saksi, mengecam keras tindakan tersebut. Ia menilai peristiwa ini bukan sekadar pelanggaran hukum atas kebebasan bersaksi, melainkan bukti nyata adanya konflik kepentingan (conflict of interest) yang sistematis dalam penanganan perkara ini.
“Tindakan intimidasi terhadap saksi merupakan pelanggaran pidana serius yang mencederai asas peradilan yang adil. Fakta harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah, bukan dibungkam melalui cara-cara premanisme oleh oknum yang mengatasnamakan aparat,” ujar Habibullah.
Ia juga menyayangkan lambannya penanganan kasus utama ini sejak Januari 2023. “Kini, fokus penanganan seolah dialihkan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan, sementara keamanan saksi yang memberikan keterangan justru diabaikan. Keterangan NH mengenai hubungan kekeluargaan seharusnya menjadi objek pemeriksaan yang objektif oleh internal kepolisian,” tambahnya.
Tindakan ini secara jelas melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014, yang menjamin perlindungan mutlak bagi saksi dari segala bentuk ancaman dan intimidasi.
Menyikapi gravitasi situasi ini, NH bersama tim pendamping mendesak:
1. Kapolres Aceh Tenggara untuk segera mengamankan saksi NH, memberikan jaminan perlindungan fisik dan psikologis, serta memproses hukum pelaku intimidasi (DS) secara tegas tanpa pandang bulu.
2.Divisi Propam dan Wasrik Polri untuk segera turun tangan memeriksa dan mengevaluasi objektivitas penyidik yang menangani perkara ini, mengingat adanya dugaan kuat konflik kepentingan dan keterlibatan lingkungan keluarganya dalam upaya intimidasi saksi.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk segera memberikan pendampingan hukum dan hak perlindungan bagi NH.
4. Polres Aceh Tenggara untuk membuka perkembangan kasus pemalsuan Isbat Nikah ini secara transparan kepada publik, serta mengklarifikasi dugaan komunikasi antara penyidik dan ayahnya terkait kasus ini.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ke akar-akarnya. Jangan biarkan saksi merasa sendirian dan ketakutan dalam menyampaikan kebenaran. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan ruang aman di hadapan hukum,” tutup Habibullah. (Habib)