SLEMAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dua potensi bencana utama yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah, yakni aktivitas erupsi Gunung Merapi dan dampak kemarau panjang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, Bambang Kuntoro, A.P., M.Si., dalam wawancara khusus bersama sejumlah media yang tergabung dalam IWO Indonesia Sleman di lobi Kantor Bupati Sleman, Selasa (8/9/2026).
Bambang menjelaskan bahwa perubahan iklim serta dinamika aktivitas vulkanik Gunung Merapi terus dipantau secara ketat. Dasar langkah mitigasi dan kesiapsiagaan ini merujuk pada dokumen kajian risiko bencana yang dimiliki oleh BPBD Sleman.
“Dalam kajian risiko bencana, ada dua potensi ancaman yang menjadi perhatian utama di Kabupaten Sleman, yaitu erupsi Gunung Merapi dan dampak kemarau,” ujar Bambang.
Status Merapi Tetap Siaga Level III
Terkait aktivitas Gunung Merapi, pemerintah hingga saat ini masih mempertahankan status Level III atau Siaga yang telah berlaku sejak 2020. Bambang menegaskan bahwa perubahan status tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena memiliki konsekuensi psikologis dan sosial bagi masyarakat.
Jika status dinaikkan menjadi Level IV (Awas), hal tersebut berpotensi menimbulkan kepanikan massal, khususnya bagi warga di kawasan rawan bencana III (KRB III). Sebaliknya, jika diturunkan menjadi Level II (Waspada), dikhawatirkan masyarakat akan menjadi lengah terhadap potensi bahaya.
“Karena itu, pemerintah tetap menetapkan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga. Kami terus memantau perkembangan situasi yang sewaktu-waktu dapat berubah,” jelasnya.
BPBD Sleman juga mengingatkan adanya zona steril dari aktivitas masyarakat. Untuk sektor barat daya, radius aman yang harus diperhatikan mencapai 7 kilometer, mengingat kecenderungan arah erupsi Merapi ke sektor tersebut. Sementara di sektor selatan, radius amannya berada pada 5 kilometer.
37 Ribu Warga Berpotensi Terdampak
Untuk menghadapi skenario terburuk, BPBD Sleman telah menyiapkan rencana kontingensi yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, Basarnas, PMI, hingga pemangku kepentingan lainnya. Mitigasi dilakukan melalui dua pendekatan:
1. Mitigasi Struktural: Meliputi perbaikan barak pengungsian, pembersihan dan pelebaran jalur evakuasi, serta pembenahan rambu-rambu evakuasi.
2. Mitigasi Nonstruktural: Dilakukan melalui komunikasi intensif kepada masyarakat mengenai perkembangan aktivitas Merapi, kesiapan logistik, serta penerapan konsep sister village (desa bersaudara) untuk penampungan pengungsi jika diperlukan.
BPBD Sleman memperkirakan terdapat sekitar 37.000 warga yang berpotensi terdampak erupsi Merapi, yang tersebar di tiga kapanewon dan tujuh desa. Data ini menjadi dasar bagi BPBD untuk terus memperbarui strategi kesiapsiagaan.
Kemarau Panjang Tekan Ketersediaan Air
Selain ancaman vulkanik, BPBD Sleman juga tengah menangani dampak kemarau panjang yang terjadi sepanjang tahun 2026. Hingga Senin (7/9/2026), BPBD Sleman telah menyalurkan sekitar 60 rit atau 293.000 liter air bersih ke wilayah yang mengalami kesulitan air, seperti Kapanewon Turi, Moyudan, Tempel, dan Godean.
Bambang menyoroti bahwa kondisi kekeringan di Sleman perlu mendapat perhatian khusus karena wilayah ini merupakan daerah tangkapan air (catchment area). Dampak nyata terlihat dari penurunan debit Sungai Krasak yang berhulu di Merapi.
“Beberapa sumber air dalam masih bisa dimaksimalkan. Tinggal bagaimana kita memperbaiki pompa-pompa yang mengalami kerusakan,” ujarnya.
Selain itu, jaringan PDAM Tirta Sembada Sleman juga dioptimalkan, bahkan telah menjangkau wilayah perbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, seperti di kawasan Randusari–Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, dengan sekitar 500 sambungan baru yang terlayani.
Ancaman Terhadap Sektor Pertanian
Persoalan ketersediaan air juga berdampak pada sektor pertanian. Berdasarkan data Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), pasokan air untuk pertanian melalui Selokan Mataram—yang berasal dari Bendungan Karangtalun di Sungai Progo—mengalami penurunan debit sekitar sepertiga akibat kemarau.
Kondisi ini diperberat karena sumber air tersebut juga harus berbagi dengan kebutuhan pengolahan air bersih melalui SPAM Regional Kartamantul yang melayani Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul dengan kapasitas layanan sekitar 400 liter per detik.
Menyikapi hal ini, Bambang menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian, dan pelayanan publik tetap terpenuhi.
“Kesiapsiagaan bukan hanya soal menghadapi bencana ketika sudah terjadi. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat dan seluruh stakeholder siap menghadapi setiap kemungkinan,” tegasnya. (Ari Wu)