PONTIANAK – Kontroversi kualifikasi pemenang tender kembali mencuat di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Provinsi Kalimantan Barat. CV Dhea tercatat sebagai pemenang tender paket pekerjaan “Peningkatan Jalan Matan Abe” tahun anggaran 2026 dengan nilai anggaran Rp1.327.942.000.
Namun, penelusuran media infotipikor.com terhadap data Sistem Informasi Konstruksi (SIKI) LPJK mengungkap fakta mengejutkan: CV Dhea tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) kode BS001 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan) yang aktif dan sah. Lebih parah lagi, terdapat indikasi bahwa perusahaan tersebut telah mencoba memperbarui atau mengajukan ulang sertifikat tersebut namun ditolak oleh lembaga terkait.
Temuan Fakta di SIKI LPJK
Berdasarkan data resmi yang diakses pada Kamis (14/8/2026), ditemukan dua poin krusial terkait legalitas CV Dhea:
1. Masa Berlaku Habis: Pada nomor urut 7 dalam daftar sertifikat perusahaan, masa berlaku SBU untuk sub-bidang jalan telah berakhir.
2. Pengajuan Ditolak: Pada nomor urut 8, terdapat catatan bahwa pengajuan perpanjangan atau penerbitan SBU baru untuk klasifikasi tersebut telah ditolak.
Hal ini menegaskan bahwa saat mengikuti proses tender, CV Dhea secara teknis tidak memenuhi persyaratan administratif utama yaitu kepemilikan SBU yang masih berlaku sesuai dengan jenis pekerjaan konstruksi jalan.
Klarifikasi Minim Respons
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Kamis (14/8/2026), seorang yang mengaku bernama Dwiki dan menjabat sebagai Komisaris CV Dhea memberikan tanggapan singkat. “Perihal SBU yang dikonfirmasi, saya akan tanyakan dulu kepada yang mengurusnya,” ujar Dwiki, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan penolakan pengajuan SBU maupun strategi perusahaan dalam memenangkan tender tanpa kualifikasi yang valid.
Potensi Pelanggaran Berat dan Sanksi
Dalam regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, pemberian keterangan tidak benar dalam dokumen penawaran merupakan pelanggaran serius. Jika terbukti CV Dhea tetap mencantumkan diri sebagai pihak yang berkualifikasi padahal SBU-nya habis atau pengajuannya ditolak, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai manipulasi dokumen.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan aturan LKPP, sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi:
* Pembatalan Kualifikasi/Kontrak: Jika ketidakterpenuhan syarat ditemukan sebelum atau sesudah kontrak ditandatangani.
* Pemutusan Kontrak Sepihak: Dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
* Sanksi Daftar Hitam (Blacklist): Perusahaan dilarang mengikuti seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Indonesia selama jangka waktu tertentu (biasanya 1-2 tahun).
Desakan Audit Mendesak
Mengingat proyek peningkatan jalan menyangkut keselamatan publik dan menggunakan anggaran negara, masyarakat mendesak Satker Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat untuk segera melakukan verifikasi ulang berkas kualifikasi CV Dhea. Publik juga meminta Inspektorat Jenderal Kemenakertrans untuk turun tangan guna memastikan tidak ada unsur persekongkolan atau kelalaian fatal dalam proses evaluasi yang meloloskan penyedia jasa tanpa kualifikasi sah.
(Redaksi Infotipikor.com)