INDRAMAYU – Proyek peningkatan Jalan Segeran – Juntikebon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 telah memasuki hari ke-5 pelaksanaan. Namun, hingga saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Indramayu memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait transparansi proyek tersebut. Aliansi Masyarakat Nusantara Demokrasi dan Pengawasan Desa (AMN DPD) mendesak Bupati Indramayu, Lucky Hakim, untuk segera turun tangan agar anggaran miliaran rupiah ini tidak menjadi “proyek siluman”.
Hingga Sabtu (18/7/2026), upaya konfirmasi yang dilakukan oleh Infotipikor.com Indramayu kepada sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Wimbanu, Pengawas Pelaksana Syaeful, dan penyedia jasa Fahmi, hanya berakhir dengan tanda centang biru pada aplikasi pesan instan. Belum ada penjelasan resmi yang diberikan terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, maupun spesifikasi mutu material yang digunakan.
LSM AMN DPD Desak Bupati Intervensi
Ketua LSM AMN DPD Kabupaten Indramayu, HD Sumantri, mendesak Bupati Indramayu, Lucky Hakim, untuk langsung melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut.
“Pak Bupati Lucky Hakim, tolong awasi. Ini jalan vital yang menghubungkan Desa Juntikedokan, Segeran, Juntinyuat, dan Juntiweden. Sudah 5 hari berjalan tapi DPUPR bungkam. Dikonfirmasi hanya centang biru. Ada apa ini?” tegas HD Sumantri.
Ia menyatakan kekhawatiran bahwa anggaran miliaran rupiah dari APBD berpotensi disalahgunakan jika tidak ada pengawasan ketat sejak awal. “Jangan sampai ini jadi ‘proyek siluman’. Kami minta Pak Bupati segera memanggil Kabid Bina Marga dan pelaksana proyek. Buka semua dokumen ke publik agar transparan,” desaknya.
Menurut Sumantri, tanpa pengawasan sejak tahap awal seperti leveling, kualitas jalan dipastikan tidak akan sesuai spesifikasi. “Leveling saja tidak diawasi, apalagi nanti pengecoran. Kami minta Bupati perintahkan inspeksi mendadak. Cek K3, cek material, cek papan proyek. Jangan tunggu sampai 2 bulan jalan sudah rusak,” ujarnya.
Suara dan Harapan Warga
Bagi warga di tiga desa yang dilintasi jalan tersebut, infrastruktur ini merupakan urat nadi perekonomian. Mereka berharap Bupati dapat segera merespons keluhan mengenai minimnya informasi proyek.
Pak Karto (52), Petani dari Juntikedokan:
“Kami setiap hari lewat sini bawa hasil panen. Kalau dikerjakan asal-asalan, 3 bulan lagi pasti rusak lagi. Harapan kami, Pak Bupati cek langsung. Pakai duit rakyat dengan benar, supaya jalannya kuat sampai 5 tahun ke depan.”
Ibu Siti, Pedagang dari Juntikedokan:
“Anak sekolah, ibu-ibu ke pasar, semua lewat jalan ini. Kami takut kalau materialnya jelek karena tidak diawasi. Mohon Pak Lucky Hakim turun ke lapangan. Jangan sampai proyek miliaran ini cuma jadi tambal sulam.”
Rudi (29), Warga Juntinyuat:
“Sudah 5 hari kerja tapi papan proyeknya belum jelas. Warga berhak tahu RAB dan volumenya berapa. Kami minta transparansi. Kalau DPUPR tidak jawab, Bupati yang harus memanggil. Kami percaya Pak Bupati bisa bersikap tegas.”
Bu Yati, Warga Juntiweden:
“Jalan ini nadi kami. Kalau cepat rusak, biaya ke puskesmas dan ke pasar jadi mahal karena kendaraan cepat rusak. Titipan kami ke Pak Bupati: awasi dari awal. Cek material dan pekerjanya. Jangan tunggu amblas baru ditinjau.”
Warga menegaskan bahwa mereka hanya menginginkan proyek APBD 2026 ini dikerjakan sesuai spesifikasi teknis, diawasi secara ketat, dan hasilnya dapat dinikmati dalam jangka panjang oleh masyarakat.
Infotipikor.com Indramayu masih membuka ruang hak jawab kepada DPUPR Kabupaten Indramayu sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dokumentasi bukti konfirmasi berupa tanda centang biru telah disimpan sebagai arsip redaksi.
(Fif / Redaksi Infotipikor.com)