INFOTIPIKOR.COM | BANDUNG – Komisi I DPRD Kota Bandung membahas sejumlah evaluasi program 2025 dan rencana kerja 2026 bersama Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi I, Kamis 15 Januari 2026.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi I Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T., dan diikuti Anggota Komisi IDudy Himawan, S.H., Mochammad Ulan Surlan, S.Tr. Akun., dan Ahmad Rahmat Purnama, A.Md. Kepala Bapperida Kota Bandung Anton Sunarwibowo beserta jajaran hadir dalam rapat ini.
Dalam rapat itu, Sekretaris Komisi I Susanto Triyogo Adiputro mengatakan, di era internet dan media sosial ini sudah sepatutnya Pemerintah Kota Bandung gerak cepat menyelesaikan masalah. Publik mampu menakar sejauh mana keseriusan pemerintah untuk menangani persoalan yang dialami masyarakat.
“Masyarakat Kota Bandung yang sudah melek secara digital sehingga permasalahan yang ada harus direpons dengan cepat. Maka, kita bahas terkait RKPD dan musrenbang 2027 serta evaluasi perencanaan pembangunan 2025,” ujar Susanto.
Ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk mengikat erat lagi sinergitas.
Sinergitas ini penting mengingat Kota Bandung dirundung serangkaian masalah yang tidak akan bisa diselesaikan oleh satu atau dua OPD saja. Saat ini, Kota Bandung sedang menghadapi soal sampah yang mengancam terjadinya penumpukan di banyak wilayah.
“Saya pikirnya banyak, lah, ya solusi dan alat yang bisa mereduksi masalah sampah. Tinggal bagaimana political will dari kita, gitu, untuk bisa menyelesaikan sampah tadi, dimulai dari hal yang terkecil, yaitu tingkat RW dan rumah tangga, gitu,” ujarnya.
Kemudian Susanto meminta efektifitas program pelatihan yang digelar sejumlah OPD bagi warga. Untuk mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi, tak cukup hanya pelatihan. Ia memberi saran supaya OPD bisa langsung mengarahkan warga untuk bergabung dengan jejaring bisnis yang telah berjalan baik.
“Ada kamus usulan yang itu langsung bekerja sama dengan franchise. Seperti yang diterapkan di Jakarta misalnya, satu gerainya Rp25 juta langsung, karena dia tidak perlu lagi memikirkan promosinya seperti apa, pasarnya seperti apa,” tuturnya.
Susanto menjelaskan, jika berbicara tentang konteks pertumbuhan ekonomi itu rumusnya adalah investasi, ditambah belanja pemerintah (spending government), kemudian konsumsi rumah tangga, dan juga selisih ekspor dan impor. Belanja pemerintah ini bisa menjadi penentu untuk memberikan stimulus ekonomi untuk banyak warga.
“Nah, tentu bagaimana berkaitan dengan spending government itu menjadi penting untuk menjadi multiplier effect dalam hal terkait dengan pengurangan, kemiskinan, lalu kemudian pengangguran, dan lain-lainnya. Nah, sejauh apa usulan yang sekarang untuk kemudian bisa mengurangi terkait dengan apa yang menjadi permasalahan Kota Bandung,” ujarnya.
Selain itu, Ulan Surlan juga meminta Pemerintah Kota Bandung untuk menangani masalah kerentanan kemiskinan, fungsi bansos, dan lainnya yang menjadi isu krusial bagi warga Kota Bandung. Ia mengatakan, semua masalah itu harus diselesaikan dengan kolaborasi.
“Good government di Kota Bandung yang istilahnya tercapai jika ada kolaborasi dan ada komunikasi dan ada layanan yang betul-betul layanan yang baik, pasti memang sedikit perlahan-lahan akan tercapai, dan pentingnya pagu anggaran kita juga memang harus betul-betul ada keberpihakan kepada masyarakat. Jadi masyarakat betul-betul bisa merasakan kehadiran kita, ucapnya.
Program ini akan disempurnakan dengan konsep dwibandara yang sedang dirancang melalui Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Kertajati. “Kami mengajukan Kota Bandung berkolaborasi bersama PT DI untuk mnejadi Kota Dirgantara. Mudah-mudahan tahun ini bisa dibuka penerbangan internasional supaya mobilitas bisa meningkat kembali,” katanya.
Sedangkan khusus masalah sampah saat ini berbagai upaya sedang dan akan dijalankan DLH Kota Bandung. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan 20 insinerator sampah untuk melengkapi 15 insinerator yang sudah ada di Kota Bandung.(Indra Jaya)