Penulis | Editor : Herman Makuaseng
INFOTIPIKOR.COM – Peresmian pembangunan jalan lingkungan oleh anggota DPRD adalah acara seremonial yang menandai selesainya pembangunan proyek infrastruktur yang didanai, biasanya, melalui dana aspirasi (pokok pikiran anggota dewan). Acara ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat dalam merealisasikan kebutuhan masyarakat.
Dimana, pembangunan jalan lingkungan di Perum Kotabaru-Kahuripan Campaka telah rampung dikerjakan, dan diresmikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Sri Puji Utami, berlokasi di lingkungan RT 11 RW 04 Perum Kotabaru-Kahuripan Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Minggu (30/11).
Kepala Desa Campaka Yayan Sahrodi, S.H, disela-sela acara peresmian jalan di lingkungan Perum Kotabaru-Kahuripan mengatakan, telah kita dengar bersama-sama bahwa Ibu Sri Puji Utami telah berkomitmen akan membantu hingga seluruh infrastuktur atau jalan di Perum Kotabaru-Kahuripan di tahun anggaran 2026 akan dikerjakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim).
” Saya meminta dukungan warga Perum Kotabaru- Kahuripan RW 04 ini, untuk senantiasa memberikan dukungan dan do’a kepada Ibu dewan yang kita banggakan, sehingga beliau senantiasa diberikan limpahan keberkahan, kesehatan serta kelancaran hingga akhir masa kepemimpinan beliau sebagai Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, ” ujarnya.
Sementara, Sri Puji Utami, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta dalam acara peresmian jalan di lingkungan RT 11 RW 04 Perum Kotabaru-Kahuripan menjelaskan, Sebetulnya ini adalah periode keempat bagi saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, di periode keempat ini semoga saya bisa berkontribusi kepada lingkungan bapak ibu, khususnya warga masyarakat desa Campaka dan warga Perum Kotabaru-Kahuripan.
“Karena kita berpegang kepada kebijakan, untuk perumahan memang pada saat itu belum serah terima Prasarana dan Sarana Utility (PSU) kalau dulu fasus fasos, pada waktu itu memang APBD belum bisa masuk ke perumahan, karena tentu ini menjadi kewajiban developer sebelum adanya serah terima PSU.
” Kami melihat bahwa di Purwakarta banyak sekali perumahan hingga ratusan jumlahnya, tetapi hanya beberapa belas saja yang memang sudah serah terima PSU dan itu pun melalui serah terima sepihak. Seharusnya pemerintah daerah menerima PSU itu dalam kondisi yang baik bukan dalam kondisi yang rusak, kenyataannya saat penyerahan rata- rata dalam kondisi tidak baik atau rusak,” jelasnya.
Diungkapkan Sri Puji, pada saat reses kami sering mendengar keluhan dari masyarakat, bahwa banyak perumahan yang memang sudah ditinggalkan oleh developernya dan fasilitas umumnya rusak parah. Warga membayar pajak kendaraan baik itu motor mau mobil dan juga bayar PBB. Karena aturan, APBD belum bisa masuk ke perumahan, dan saat reses kami juga banyak mendengar keluhan terutama masyarakat perumahan, sudah beli rumah harusnya dengan seluruh fasilitasnya. Hal ini terjadi karena kesalahan developer yang tidak amanah sehingga yang menjadi korban adalah warga masyarakat.
” Diperiode yang lalu kami membuat sebuah kebijakan yaitu peraturan daerah (Perda), yang mana bagi Bapak Ibu atau masyarakat yang tinggal di perumahan kemudian ditinggalkan oleh developernya, tentu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk bisa menggelontorkan APBD dengan cara apa tetap dilakukan setelah serah terima PSU kepada Pemda,” ungkapnya.
Lanjut, Sri Puji, alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kami telah membuat sebuah Perda tentang PSU. Dimana pada saat developer meninggalkan perumahannya, pemerintah daerah mengambil alih PSUnya walaupun dalam kondisi yang rusak, nah faktanya hari ini banyak Perumahan kondisi PSUnya rusak parah kecuali warga masyarakat mau mandiri, tapi sampai kapan? Karena tadi saya kira seluruh warga masyarakat mau perumahan atau pemukiman biasa sama-sama bayar pajak, bayar pajak kendaraan bermotor ya harusnya juga dilimpahkan dan dianggarkan juga untuk ke jalan atau infrastrukturnya, khususnya jalan.
” Alhamdulillah, hari ini kebijakannya sudah ada, ya hasil kami turun ke masyarakat mendengarkan ke masyarakat menjadi sebuah peraturan daerah, dimana pemerintah daerah hari ini pada saat developer meninggalkan perumahannya itu kita ambil alih secara sepihak,” Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta menambahkan.
Lebih lanjut, Sri Puji menyampaikan, alhamdulillah, hari ini sudah bisa, karena memang Perum Kotabaru-Kahuripan juga sudah serah terima PSU sepihak kepada Pemerintah Daerah, dan Pemda telah melakukan keputusan bersama antara legislatif dan eksekutif.
” Tanggal 28 November kemarin tepatnya hari Jum’at malam jam 23.30 WIB, kami baru menyelesaikan pembahasan RABPD murni tahun anggaran 2026. Selepas itu, malam itu juga, saya memanggil Kadiperkim ke ruangan saya, dan saya sampaikan bahwa saya sudah mulai membangun di Perumahan Kotabaru-Kahuripan, ternyata jalannya di blok-blok yang lain itu rusak parah, dan saya bilang, saya mendengar keluhan dari warga masyarakat pada saat saya hadir ke lokasi,” kata Sri Puji.
” Saya sampaikan juga sejak dibangun belum ada APBD mengalir Perum Kotabaru-Kahuripan baru ini satu, dan di blok-blok yang lain ini masih rusak parah, sehingga saya minta ke Kadisperkim tolong langsung dicek ke lapangan, mana jalan yang memang membutuhkan pembangunan, nanti mohon Disperskim saja yang menghitung karena saya bilang secara teknis saya tidak bisa menghitung,” tegasnya.
Untuk itu, insyaallah di tahun anggaran 2026 plot anggarannya sudah disepakati dan putuskan bersama dengan pemerintah daerah, dan untuk itu mudah-mudahan secara teknis nanti Disperkim akan hadir ke sini, menghitung anggaran yang diperlukan untuk membangun jalan-jalan di Perumahan Kotabaru-Kahuripan ini mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran,” pungkas Sri Puji Utami, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta