INFOTIPIKOR.COM – Aksi yang di gelar oleh Aliansi Honorer Bersatu (AHB) yang Menuntut transparansi dan keadilan dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Gedung Kantor DPRD Kabupaten Buol, mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Pasalnya aksi yang berlanjut hingga ke tahapan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sempat bersitegang dan nyaris bentrok.
Sebelum kedatangan masa aksi di Kantor DPRD Buol, diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD II dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Kuntuamas, sempat terjadi miskomunikasi antara masa aksi dengan Wakil Ketua DPRD beserta anggota DPRD lainnya, terkait dengan bukti dokumen hasil temuan AHB yang diminta oleh Ahmad Kuntuamas, sebelum dilangsungkan RDP yang ditolak oleh masa aksi, karena dinilai tidak sesuai dengan prosedur seperti yang diutarakan oleh salah seorang masa aksi Rahmat Pontoh.
“Sebelum RDP, kami sempat bersitegang dengan Wakil Ketua DPRD dan teman-teman Anggota DPRD lainnya yang menerima kami, karena masalah dokumen bukti temuan aliansi yang diminta sebelum RDP. Tapi kondisi ini kemudian dapat di redam, dan kami dipersilahkan masuk ke dalam ruangan sidang,” ungkap Rahmat Pontoh.
Diketahui, RDP awalnya berjalan cukup lancar dan tertib, Seluruh fraksi DPRD memberikan perhatian penuh atas tuntutan AHB, Ketua Komisi III Ramly S.Pd, dari Partai Demokrat dalam RDP menaruh perhatian penuh terhadap tuntutan masa aksi yang di nilai perlu ditindak lanjuti secara serius oleh DPRD Kabupaten Buol.
“Saya adalah mantan honorer dan mantan guru, saya tau persis bagaimana proses perjuangan yang di alami oleh teman-teman guru dan honorer terhadap seleksi PPPK, Saya sangat paham betul bagaimana proses administrasi dan persyaratannya, termasuk indikasi SK dari Dinas tertentu yang tidak sesuai orosedur, Saya kira ini permasalahan serius yang harus segera dituntaskan agar kejadian seperti ini tidak berulang lagi,” ungkapnya.
Kondisi ini berlanjut, Dimana semua fraksi diberikan kesempatan untuk berargumentasi tanpa terkecuali perwakilan masa aksi yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti terkait kejangaggalan dalam proses seleksi.Namun naas di injuri time RDP situasi mulai memburuk dikarenakan pimpinan rapat Ahmad Kuntuamas, tidak bersedia menerima instruksi dari salah satu oerwakilan masa aksi, kondisi ini berlanjut hingga perang adu mulut pun tidak terhindarkan.
“Interupsi Pimpinan Sidang, Intrupsi Pimpinan Sidang…”Sebentar..Saya belum selesai berbicara,” ungkap pimpinan siidang.
Interupsi pimpinan sidang satu menit saja, ungkap Rahmat. Namun dibalas dengan nada yang cukup keras dari pimpinan sidang. Saya ini pimpinan sidang, selesaikan dulu berbicara nanti saya berikan ruang untuk berbicara.
Saling adu mulutpun tidak terhindarkan hingga memancing emosi dari sejumlah anggota DPRD yang hadir, Benny, Anggota DPRD Buol dari fraksi partai Gerindra melupakan emosinya dengan memukul meja dengan keras disertai dengan oerkataan-perkataan yang memancing rmosi, Disusul dengan fraksi Partai Amanat Nasional Suparmin P. Surah, yang menyuruh pimpinan rapat untuk mengeluarkan saudara Rahmat Pontoh, karena tidak menghargai pimpinan rapat, kondisi ini terus memburuk hingga pimpinan sidang Ahmad Kuntuamas, melakukan skorsing sidang sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Hal ini kemudian membuat masa aksi kecewa dengan hasil RDP hari ini.
Ketua DPRD Buol Riyan Nathaniel Kwendi, setelah skorsing sidang menemui masa aksi dan berdialog dari hati kehati dan mengambil inisiatif untuk memfasilitasi pertemuan khusus dengan pimpinan rapat agar oolemik ini segera diselesaikan.
Dalam pertemuan di ruang kerja Wakil Ketua DPRD yang dihadiri langsung oleh perwakilan masa aksi bersepakat untuk mengesampingkan perbedaan pendapat dan fokus menyelesaikan permasalah tuntutan masa aksi
“Saya dan Wakil Ketua DPRD serta perwakilan aliansi bersepakat fokus pada penyelesaian tuntutan masa aksi, dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini secara cepat agar tidak ada lagi permasalahan mengenai seleksi PPPK,” ungkap Katua DPRD Buol dengan nada tegas.
Sementara Itu Wakil Ketua DPRD Buol sekaligus pimpinan rapat Ahmad Kuntuamas, dalam keterangannya menyampaikan, bahwa kejadian tadi lumrah terjadi dalam proses RDP, kita fokus untuk menyelesaikan permasalah tuntutan aliansi. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan RDP kembali.
“Sebagai pimpinan rapat saya sangat memahami, dan kondisi tadi lumrah terjadi. Saya skorsing sidang saya ambil, karena menurut kami, situasi ini tidak memungkinkan untuk di teruskan rapat, Tapi pada intinya kami DPRD akan tetap menyelesaikan permasalahan ini karena ini adalah kepentingan masyarakat Kabupaten Buol,” pungkasnya.
(Mohon.Fharsi Ismail)