Penulis | Editor : Herman Makuaseng
Sumber : Komite Anti Korupsi Indonesia
INFOTIPIKOR.COM – Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan syarat wajib bagi setiap badan usaha yang akan melakukan pekerjaan jasa konstruksi.
Beda halnya dengan PT Sasana Sahabat Kompak Jaya, perusahaan yang beralamat di Jl Alipandi Sarjan No. 60 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah selaku pemenang tender memboyong 3 (Tiga) paket dengan nilai fantastis.
Umardin, S.E, Divisi Investigasi dan Pencegahan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mengatakan, bahwa PT Sasana Sahabat Kompak Jaya diduga saat mengikuti tender tidak memiliki SBU SI003 sebagaimana yang dipersyaratkan. Hal ini dapat dibuktikan melalui website LPJK : https:///lpjk.pu.go.id/pencarian-bu-index.
” Surat keterangan dari asosiasi yang menyatakan SBU dalam proses tidak dapat digunakan untuk mengikuti tender. Sebab persyaratan tender perusahaan wajib memiliki SBU yang sah dan berlaku, bukan surat keterangan prosesnya. Karena SBU adalah bukti legalitas yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK),” ujar Umardin, S.E, kepada media Infotipikor.com di Jakarta, Jum’at, 14 November 2025.
Diungkapkan Umardin, bahwa proses pelaksanaan tender untuk ketiga paket yang dimenangkan dan dilaksanakan PT Sasana Sahabat Kompak Jaya pada tahun 2022 melalui (MYC) atau kontrak tahun jamak yakni Tahun Anggaran APBD 2022, 2023, 2024 dengan total nilai kontrak Rp. 108.111.300.000 (Seratus Delapan Milyar Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
” Berdasarkan ketentuan Peraturan UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, PP Nomor 22 Tahun 2020, serta beberapa peraturan turunan lainnya seperti Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 8/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Informasi Manajemen Sertifikasi Badan Usaha, bahwa badan usaha tanpa SBU tidak dapat mengikuti tender atau menjalankan proyek konstruksi yang sah, maka penyedia tersebut wajib dikenakan denda sebesar 10% dari total nilai kontrak,” ungkapnya.
Berdasarkan peraturan yang ada dan masih berlaku, PT Sasana Sahabat Kompak Jaya sudah memenuhi syarat untuk diberikan sanksi dan denda dengan perincian sebagai berikut: Total nilai kontrak = Rp. 108.111.300.000 x 10 % = Rp.10.811.130.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
Selain pengenaan denda, juga dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) Inaproc LKPP oleh LPJK atau instansi terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).
Olehnya itu, kami meminta kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengusut tuntas terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pengadaan bersama penyedia,” tutup Umardin.
Sementara Arif, mewakili manajemen PT Sasana Sahabat Kompak Jaya kepada media Infotipikor.com melalui sambungan telepon pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 mengakui bahwa saat mengikuti tender paket dimaksud pihaknya tidak memiliki SBU SI003.
” Kami mengikuti tender ketiga paket tersebut menggunakan surat keterangan dari Askonas, dimana dalam surat keterangan itu menyatakan bahwa SBU dimaksud sedang dalam proses pengurusan,” beber Arif.